An Unbiased View of reformasi intelijen
. Intelligence expert services should really abandon the previous paradigm in knowing threats and shell out close attention to new worries such as world wide terrorism.Praktik intelijen tidak seperti lembaga Professional-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka essential position
Jika diperlukan dan sudah terdapat bukti maka dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus mendorong pengungkapan penyalahgunaan wewenang.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
harus mampu atau bahkan harus https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pengawasan-intelijen-yang-lebih-akuntabel-dan-independen/ disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
Foundations identified by overseas persons or entities should not have any lower than an individual Indonesian member around the chief board; that member should to operate the inspiration’s chair, secretary or treasurer.
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.
. At just about every diploma of civilian governing administration, There's a army part A Section of a forum known as the Musyawarah Pimpinan Daerah
’) or Twin-perform of Armed Forces of your respective Republic of Indonesia which was sent in 1958 and later on adopted during the Soeharto administration. This idea is a means for ABRI never to be below civilian Regulate, but at the same time to not dominate making certain that it results in getting a armed forces dictatorship.
Researchers are reminded that plenty of the elements On this World wide web archive are copyrighted and that citations must credit score the authors/creators and publishers of your respective will do the job. For guidance about compiling whole citations find tips from Citing Most crucial Sources.
Dalam menghadapi ancaman siber, Reformasi Intelijen Indonesia perlu menjadi lebih terstruktur. Perlunya strategi yang matang dalam tata kelola intelijen untuk menjaga efektivitas tanpa melupakan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Selain six poin pokok (a-f) di atas, maka reformasi intelijen perlu dilakukan tidak hanya dalam organisasi intelijen tetapi juga terhadap kewenangan politik yang cenderung karena kebutuhannya akan melakukan intervensi terhadap organisasi intelijen.